Pariwisata, sebagai salah satu industri gaya baru (new style industry) secara efektif terbukti mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, terbukanya lapangan kerja, peningkatan taraf hidup dan mengaktifkan sektor industri lain di dalam negara penerima wisatawan. Sebagai sebuah industri gaya baru sektor ini mencoba meninggalkan paradigma lama tentang industri yang hanya menekankan pada suatu proses-output dengan maksud untuk mendapatkan profit keuntungan semata. Landasan operasionalisasi sektor industri ini di dasarkan pada ilmu-ilmu baru, tehnologi canggih dan cara berfikir serta dimensi dan persepsi yang bervariasi pula. Begitu kompleksnya aspek-aspek yang terkait dengan pariwisata ini, baik menyangkut aspek organisasi, pemasaran, perencanaan dan tehnik-tehnik pariwisata. Sehingga dalam sektor industri ini meniscayakan suatu latar belakang kemampuan intelektual yang luas dan pendidikan khusus agar para profesional dan praktisi yang bergerak di sektor ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu, tehnologi dan paradigma baru dalam industri pariwisata.
Terkait dengan diskursus desentralisasi (otonomi daerah), pariwisata semakin menjadi primadona. Daya tariknya yang luar biasa dalam menggerakkan roda perekonomian menjadikan masing-masing daerah berupaya menggali sebesar-besarnya potensi wisata daerahnya masing-masing. Hal ini tidak menjadi hal yang aneh, daerah mana yang tidak iri dengan Bali, sebuah propinsi yang potensi sumber daya alamnya hanya dapat menghasilkan output yang sedikit, namun tingkat kesejahteraan ekonominya sangat tinngi karena dipacu oleh income yang didapatkan dari sector pariwisata.
Fenomena dalam dunia pariwisata memang menunjukkan suatu prospek yang menguntungkan dari sisi bisnis. Kondisi pasar dalam industri ini menunjukkan suatu “sustainable profit values” -sejumlah nilai keuntungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam upaya untuk meningkatkan nilai pendapatan dari pariwisata ini, maka layak sebenarnya dilakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi pasar pariwisata, baik menyangkut mekanisme penawaran (supply), permintaan (demand) , pelaku-pelaku pasar (actors) dan kondisi lingkungan disekitarnya.
Mengkaji permasalahan penawaran dalam pasar pariwisata, ditandai oleh tiga ciri khas utama. Pertama, merupakan penawaran jasa-jasa, dengan demikian apa yang ditawarkan itu tidak mungkin ditimbun dalam waktu lama dan harus ditawarkan dimana produk itu berada.Oleh karena itu mustahil untuk mengangkutnya, dan inilah yang membuat perbedaan dengan produk-produk lainnya yang ditawarkan, dalam arti bahwa konsumen harus mendatangi apa yang dirtawarkan itu untuk diteliti. Kedua produk yang ditawarkan dalam industri pariwisata ini sifatnya kaku (rigid) dalam arti bahwa dalam usaha pengadaan untuk pariwisata, sulit sekali untuk mengubah sasaran penggunaan untuk di luar pariwisata. Ketiga, berlakunya hukum substitusi. Karena pariwisata belum menjadi kebutuhan pokok manusia, maka penawaran pariwisata harus bersaing ketat dengan penawaran barang-barang dan jasa yang lain.
Penawaran pariwisata baik yang menyangkut unsur-unsur alamiah (natural) ataupun unsur-unsur buatan manusia (artificial) dengan memperhatikan tiga ciri khas yang dimilikinya membutuhkan suatu sistem penanganan yang realistis. Arti realistis disini adalah bagaimana unsur-unsur penawaran dalam pariwisata tersebut mampu merespon kondisi persaingan dan kecenderungan dalam lingkungan pasar pariwisata.
Di sisi yang lain, permintaan pariwisata sebagai mutual dari penawaran menunjukkan fenomena yang seringkali berbeda dengan kondisi yang terjadi pada pasar dalam pengertian umum tersebut. Banyak faktor yang turut mempengaruhi wisatawan untuk mengadakan perjalanan wisata. Terlepas dari unsur-unsur pokok gejala pariwisata yang menyangkut manusia, yang mempunyai waktu luang, kelebihan pendapatan dan kemauan untuk melakukan perjalanan ternyata ada unsur-unsur lain yang beberapa diantaranya bersifat rasional dan beberapa yang lain tidak masuk akal (irasional). Dalam hal ini Gromy (2005) mencoba untuk menganalisis beberapa faktor rasional sebagai suatu dorongan yang disadari bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan pariwisata tersebut antara lain: aset-aset wisata, pengorganisasian industri pariwisata, fasilitas, sikap masyarakat tempat tujuan, kondisi demografi, situasi politik dan keadaan geografis. Sedangkan faktor-faktor irasional terdiri atas lingkungan perjalanan dan ikatan keluarga, tingkah laku, prestise, mode, perasaan keagamaan, hubungan masyarakat dan promosi pariwisata.
Dari hal ini dapat diihat bahwa permintaan pariwisata tidak menggambarkan sekelompok homogen orang-orang yang sedang berusaha bepergian setelah terdorong oleh motivasi tertentu. Ada sekelompok keinginan, kebutuhan, rasa kesukaan dan ketidak sukaan yang kadang berbaur dan bertentangan dalam diri seseorang. Perbedaan struktur permintaan dalam pariwisata ini tidak mengikuti pola sistematis yang didasarkan pada kebangsaan, kesukuan, tempat tinggal, jabatan, susunan keluarga /tingkat sosial yang tidak bergantung kepada tingkat umur atau jenis kelamin. Semua unsur yang beragam ini cenderung digunakan sebagai batas /patokan agar tetap memberi arti segmentasi masyarakat yang merupakan permintaan pasar potensial.
Permintaan pariwisata ditandai dengan beberapa ciri khas;antara lain adalah kekenyalan (elasticity) dan kepekaan (sensitivity). Elastisitas disini berarti seberapa jauh tingkat kelenturan permintaan tersebut terhadap perubahan struktur harga /perubahan berbagai macam kondisi ekonomi di pasar. Titik awal munculnya permintaan pariwisata dengan keadaan ekonomi sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang memiliki kelebihan pendapatan dan lamanya hari-hari libur yang tetap dibayar. Karena pengeluaran wisatawan merupakan penyisihan sebagian anggaran pribadi dan keluarga yang bersaing dengan barang keperluan lain (mobil, televisi dan sebagainya), maka dapat dipahami mengapa permintaan pariwisata dapat menunjukkan elastisitas langsung dengan jumlah pendapatan di lain pihak.
Permintaan pariwisata juga sangat peka (sensitive) terhadap kondisi sosial, politik dan perubahan mode perjalanan. Daerah tujuan wisata yang mengalami ketidak tenangan (instability) kondisi politik atau keguncangan sosial tidak akan menarik wisatawan meskipun harga fasilitas pariwisata yang ditawarkan sangat murah.
Dari fenomena penawaran dan permintaan pasar yang telah diungkapkan, bisa disimpulkan bahwa pariwisata mengandung berbagai permasalahan yang multi-komplek. Seperti yang dikatakan oleh John King (2006) , bahwa untuk masa yang akan datang negara-negara destinasi akan berhadapan dengan wisatawan yang matang,tidak massal (individual perceptions) , dan mencari sumber-sumber pengayaan hidup secara spiritual, tidak lagi sekedar kesenangan yang bersifat material dan jasmaniah. Pada tingkat manajemen tantangannya adalah perubahan orientasi dari menjual produk yang ada (sell what is produce) kepada penjualan produk sesuai permintaan pasar, dari pemasaran massif kepada pemasaran untuk konsumen individual, dari penggunaan mass-branding menuju keragaman branding, dari persaingan harga menuju persaingan kualitas. Pada sisi tehnologi ada tuntutan baru akan tehnologi informasi yang terpadu, lebih bersahabat, difusi tehnologi yang cepat, sistemik dan bergerak menuju globall net working. Keseluruhan tantangan ini akhirnya berpengaruh pada penciptaan produk--produk wisata yang mempunyai daya tarik menurut perspektif konsumen.
Beberapa tantangan dalam industri pariwisata tersebut, tampaknya memang perlu segera direspon oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah pariwisata. Apalagi bagi pemerintah daerah yang sedang giat-giatnya menggali potensi daerahnya dalam masa-masa otonomi daerah ini. Bentuk respon tersebut antara lain dalam hal kemampuan untuk selalu melakukan upaya inovasi, kesiapan lingkungan pendukung maupun tersinerginya penanganan pariwisata tersebut oleh berbagai pihak yang terkait. Secara tehnis upaya inovasi ini dapat diterjemahkan sebagai upaya menciptakan objek wisata yang mampu memberikan “pengalaman yang berbeda” bagi wisatawan yang mengunjunginya. Disisi yang lain kesiapan lingkungan pendukung, baik tenaga kerja , masyarakat sekitar lokasi maupun sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan. Misal untuk Bengkulu (Rejang Lebong), kesiapan sumber daya manusia terkait dengan basic pendidikan, maka perlu dipikirkan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata ataupun Program Studi Pariwisata di perguruan tinggi yang ada
Yang masih juga menjadi permasalahan dalam hal ini adalah masalah penanganan yang tersinergi. Tidak dapat dipungkiri saat ini dalam tataran pengambil kebijakan (decision maker) ditingkat pusat , pariwisata tampaknya belum lagi menjadi focus perhatian dan garapan yang serius. Orientasi dan konsentrasi elit politik sekarang terpusat pada issue-isue politik, perebutan kekuasaan dan tawar-menawar jabatan (baca : kekuasaan). Padahal dalam konteks kedaerahan beberapa daerah sudah harus dipaksa untuk mulai mandiri. Hal ini seperti dikatakan didepan berdampak pada kondisi pariwisata di Indonesia. Citra Indonesia sudah kadung disebut sebagai negara perusuh, fundamentalis, sarang teroris dan sejenisnya. Sedangkan upaya pengembalian citra (reimage) seringkali hanya sekedar jargon politik semata.
Bahkan lebih parah lagi, pertarungan politik dinegara kita yang mulai menggunakan daya tawar masa pendukung (mass bargaining) sehingga memunculkan pertarungan dalam tataran grassroot kadang memperparah keterpurukan citra pariwisata Indonesia. Kembali Bali menjadi contoh, bagaimana sulitnya propinsi itu untuk mengembalikan citra dirinya yang terpuruk pasca tragedi Bom Bali 1 dan Bom Bali 2.(Penulis By. Hariyono Hr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar